CIAMIS,- Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis melalui Bidang Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi (SKDI) menggelar pembahasan internal Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pada Jumat (07/02/2020) bertempat di Aula Diskominfo Kabupaten Ciamis.
PPID ini mutlak dimiliki oleh tiap Kabupaten / Kota se-Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Ciamis, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika.
Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang PPID ini didalamnya menyangkut peran dan fungsi, siapa sebagai apa lingkup lembaga perangkat daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana disampaikan oleh Enda Hidayat.
Kabid SKDI menjelaskan bahwa PPID merupakan implementasi dari Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap daerah harus mempunyai aturan hukum yang mengatur tentang informasi publik, salah satunya dengan Peraturan Bupati.
"Rancangan Peraturan Bupati ini membahas tentang pelayanan informasi dan dokumentasi mulai dari hak dan kewajiban, struktur organisasi, mekanisme permohonan informasi, informasi yang wajib disediakan informasi, dikecualikan serta pendanaan," ujar Enda.
Lebih lanjut dikatakan, Enda Hidayat, "pembahasan draft Perbup ini merupakan tahap awal pembahasan sebelum dibahas di tingkat lebih lanjut,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, H. Dicky Erwin Juliady mengharapkan, pada tahun 2020 ini Peraturan Bupati ini bisa tuntas sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pembentukan PPID pembantu di tiap SKPD.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Kominfo, Sujono, para kabid, kasi dan pelaksana di lingkungan Dinas Kominfo.